Buku Kedaulatan Data Digital untuk Integritas Bangsa karya Taufiq A. Gani adalah seruan penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami arti strategis kedaulatan data di era digital. Buku ini menegaskan bahwa penguasaan data adalah fondasi menjaga integritas, kedaulatan, dan martabat bangsa di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Lebih dari sekadar bacaan teknis, karya ini mengajak pembaca menyadari peran data dalam memperkuat ketahanan nasional, menumbuhkan kesadaran digital, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Buku ini dapat dibaca online melalui Google Books, sehingga siapa saja dapat mengaksesnya dengan mudah untuk menambah wawasan dan kepedulian terhadap masa depan Indonesia di ruang digital.
Kedaulatan Data sebagai Pilar Ketahanan Nasional
Di era digital, kedaulatan tak lagi hanya soal batas wilayah fisik. Data telah menjadi “ruang hidup” baru bangsa, tempat identitas, aktivitas, dan masa depan rakyat dipertaruhkan. Buku Kedaulatan Data Digital untuk Integritas Bangsa karya Taufiq A. Gani menegaskan bahwa bangsa yang gagal menguasai data rakyatnya sama saja menyerahkan kedaulatan ke tangan asing—dan mengundang ancaman bagi integritas nasional.
Taufiq membuka buku ini dengan membedah konsep kedaulatan dari perspektif klasik geopolitik. Ia mengutip teori ruang Friedrich Ratzel dan pemikiran Soekarno yang menekankan pentingnya “ruang hidup” bagi bangsa. Namun, di abad ke-21, ruang hidup itu telah bergeser ke ruang siber. Data menjadi aset strategis baru, sementara ketergantungan pada teknologi digital menghadirkan risiko baru: hilangnya kendali atas data yang disimpan di luar yurisdiksi nasional.
Kesadaran ini, kata penulis, sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa data kini lebih berharga daripada minyak. Sayangnya, kebijakan Indonesia belum sepenuhnya menempatkan data sebagai aset strategis yang harus dilindungi. Undang-Undang ITE misalnya, hanya mengatur transaksi elektronik, tetapi belum mencakup perlindungan komprehensif atas kedaulatan data digital. Kasus kebocoran data yang berujung pada pemerasan, seperti serangan ransomware ke Bank Syariah Indonesia, menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan ini.
Tata Kelola Digital: SPBE dan Satu Data Indonesia
Untuk memperbaiki tata kelola data, pemerintah meluncurkan dua kebijakan strategis: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). SPBE diatur lewat Perpres No. 95/2018 untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik berbasis digital. Sementara SDI, yang diatur lewat Perpres No. 39/2019, bertujuan memastikan data pemerintah akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menekankan bahwa keberhasilan dua kebijakan ini akan memperkuat akuntabilitas birokrasi dan menutup celah penyalahgunaan data yang sering menjadi sumber korupsi.
Namun, Taufiq mengingatkan, tanpa literasi digital yang memadai, penerapan SPBE dan SDI hanya akan menjadi formalitas. Data dari BSSN menunjukkan serangan siber terus meningkat, seiring rendahnya kesadaran keamanan digital baik di masyarakat maupun di kalangan pejabat. Lemahnya pengelolaan data ini, menurut penulis, membuka peluang korupsi yang semakin menggerogoti integritas kepemimpinan nasional. Data KPK bahkan menunjukkan jumlah pejabat yang terlibat korupsi melonjak dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.
Literasi dan Ketahanan Digital Menghadapi Ancaman Siber
Krisis integritas ini tidak berdiri sendiri. Penulis mengaitkannya dengan maraknya hoaks yang menyebar melalui ruang siber, terutama menjelang pemilu. Hoaks, yang sering dikemas dalam propaganda firehouse of falsehood, mengancam persatuan, memperdalam polarisasi, dan merusak konsolidasi demokrasi. Ketika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang baik, mereka mudah menjadi sasaran disinformasi yang merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi. Penulis menegaskan bahwa kedaulatan data yang kuat, diimbangi dengan kesadaran digital, adalah benteng untuk membendung hoaks dan memperkuat demokrasi.
Strategi Memperkuat Integritas Bangsa di Era Siber
Dalam bab-bab akhir, buku ini menyajikan analisis SWOT yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan pada kesadaran politik dan kebijakan SPBE, tetapi lemah pada penegakan hukum dan SDM digital. Peluang muncul dari transformasi digital nasional, sementara ancaman datang dari kejahatan siber yang semakin canggih. Penulis menawarkan strategi prioritas: mempercepat pengesahan UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), membangun pusat data nasional, memperkuat kolaborasi antarlembaga, serta meningkatkan literasi digital secara massif.
Buku ini menutup dengan seruan penting: kedaulatan data digital bukan sekadar isu teknologi, melainkan soal keberlanjutan bangsa. Integritas bangsa di era siber hanya bisa terjaga jika kita menguasai, mengelola, dan melindungi data sebagai aset nasional strategis. Kedaulatan data digital, pada akhirnya, menjadi pilar yang menopang integritas, demokrasi, dan kedaulatan bangsa Indonesia.
Author: Taufiq A Gani
Taufiq A Gani adalah penulis, peneliti, dan birokrat yang fokus pada isu-isu strategis seperti ketahanan siber, demokrasi pengetahuan, dan reformasi birokrasi digital. Ia meraih gelar Ph.D. di bidang Ilmu Komputer, dan telah mengikuti program kepemimpinan nasional strategis di LAN RI dan Lemhannas RI. Selain itu, ia memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang penjaminan mutu, keamanan informasi, serta penulisan dan penyuntingan karya ilmiah. Dengan pengalaman panjang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Taufiq terlibat aktif dalam pengembangan kebijakan transformasi kelembagaan dan penguatan ekosistem pengetahuan nasional. Sebagai pendiri dan editor reflek-if.id, ia menjadikan media ini sebagai ruang reflektif dan refleksif untuk menafsirkan peristiwa, membangun gagasan strategis, dan menyuarakan arah kebijakan publik dengan tajam, jernih, dan bertanggung jawab.