Tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh KPK menjadi alarm keras bagi wajah birokrasi kita. Posisi wamen seharusnya strategis, menopang kerja menteri, bukan sekadar kursi tambahan. Namun ketika jabatan tinggi justru terseret kasus korupsi, publik wajar bertanya: apakah birokrasi sedang dibenahi, atau malah longgar oleh kompromi politik?
Yang lebih memprihatinkan, kasus ini ikut menyeret ASN menengah—para koordinator dan subkoordinator di golongan III/c atau III/d. Dari 11 orang yang disebut KPK, enam berasal dari level ini. Mereka berada di persimpangan sulit: menjaga integritas atau mengikuti perintah atasan. Menolak bisa berarti mengorbankan karier dan masa depan keluarga; patuh justru menyeret mereka ke pusaran korupsi.
Refleksi ini memperlihatkan rapuhnya perlindungan integritas dalam birokrasi. ASN menengah, yang mestinya menjadi tulang punggung pelayanan publik, justru rentan dijadikan “tumbal”. Sementara itu, banyak desain kebijakan strategis dari LAN, BKN, Lemhannas, hingga KemenpanRB—yang murni berorientasi pada kepentingan nasional—sering gugur di hadapan kebijakan praktis yang sekadar kompromi politik.
Reformasi birokrasi pun jalan di tempat. Ia terus dipacu dari sisi teknokratik, tetapi kehilangan doktrin dan arah strategis. Kasus Wamenaker hanyalah puncak gunung es: persoalannya bukan sekadar siapa yang tertangkap, melainkan absennya keberanian melindungi ASN dari instruksi koruptif dan menegakkan sistem yang menjadikan integritas sebagai fondasi.
Jika pemerintah benar-benar ingin menjalankan agenda besar dengan anggaran jumbo, maka pelindung pertama yang harus diperkuat adalah integritas birokrasi. Tanpa itu, reformasi hanya melahirkan birokrasi yang gemuk di struktur tapi rapuh di dalam—dan pada akhirnya, rakyatlah yang membayar mahal setiap hari.
Author: Taufiq A Gani
Taufiq A Gani adalah penulis, peneliti, dan birokrat yang fokus pada isu-isu strategis seperti ketahanan siber, demokrasi pengetahuan, dan reformasi birokrasi digital. Ia meraih gelar Ph.D. di bidang Ilmu Komputer, dan telah mengikuti program kepemimpinan nasional strategis di LAN RI dan Lemhannas RI. Selain itu, ia memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang penjaminan mutu, keamanan informasi, serta penulisan dan penyuntingan karya ilmiah. Dengan pengalaman panjang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Taufiq terlibat aktif dalam pengembangan kebijakan transformasi kelembagaan dan penguatan ekosistem pengetahuan nasional. Sebagai pendiri dan editor reflek-if.id, ia menjadikan media ini sebagai ruang reflektif dan refleksif untuk menafsirkan peristiwa, membangun gagasan strategis, dan menyuarakan arah kebijakan publik dengan tajam, jernih, dan bertanggung jawab.